gegas.co https://gegas.co id-id https://gegas.co/berita/detail/swasta-ikut-tanggung-jawab-ham-disabilitas-intelektual GEGAS || JAKARTA – Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas intelektual ditegaskan bukan hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab sektor swasta. Demikian disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto saat menerima kunjungan pengurus Special Olympics Indonesia (SOIna) di Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (14/4/2026).Mugiyanto menekankan bahwa perusahaan dan dunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, termasuk disabilitas intelektual. “Selain negara, sektor swasta juga bertanggung jawab atas hak asasi manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual,” terangnya.Dijelaskan Mugiyanto, landasan hukum di Indonesia telah jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menjamin sedikitnya 22 hak dasar, mulai dari hak hidup, pendidikan, pekerjaan, hingga aksesibilitas, serta melarang segala bentuk diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas.Selain itu, komitmen Indonesia juga diperkuat melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dalam kerangka tersebut, akses terhadap olahraga, pengembangan diri, dan partisipasi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM.Mugiyanto menyatakan penghargaan terhadap atlet disabilitas intelektual harus setara dengan atlet lainnya. “Mereka berhak mendapatkan penghargaan yang sama, baik dari negara maupun sektor swasta,” tegasnya.Ketua Umum SOIna, Warsito Ellwein, menyambut baik komitmen pemerintah yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga konkret, termasuk dukungan terhadap agenda PESONAS II 2026 Kupang dan ajang internasional Special Olympics World Summer Games 2027 di Santiago, Chile.Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun ekosistem inklusif. “Ini bukan kegiatan amal, ini adalah pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.Hal senada disampaikan Ketua Panitia Penggalangan Dana SOIna, Gatot Prihandono, yang menilai dukungan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan media, akan memperkuat upaya pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual.Warsito juga mengungkapkan bahwa peluang bagi penyandang disabilitas intelektual masih sangat terbatas. Sekitar 90 persen dari mereka masih beraktivitas di rumah di luar kegiatan sekolah. Karena itu, program olahraga dan klub yang digagas SOIna menjadi ruang penting untuk pengembangan diri.Sebagai organisasi nirlaba yang diakui pemerintah dan terakreditasi internasional, SOIna terus mendorong inklusi melalui olahraga. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar PESONAS II 2026 di Kupang pada 13–18 Oktober 2026, yang sekaligus menjadi ajang seleksi atlet menuju kompetisi dunia.Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga pengingat bahwa pemenuhan HAM penyandang disabilitas intelektual adalah tanggung jawab bersama—negara, swasta dan seluruh elemen masyarakat. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/nasdem-riau-demo-pwi-protes-cover-tempo GEGAS || PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Kamis (16/4/2026) siang. Aksi bertajuk “Menggugat Tempo” tersebut diikuti sekitar 100 massa dengan koordinator lapangan (Korlap) Andre Gunawan. Aksi ini dipicu oleh keberatan kader NasDem terhadap ilustrasi dan cover majalah Tempo edisi 12 April 2026 yang menampilkan sosok Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang dinilai tidak sopan serta tidak mencerminkan etika pers. Massa membawa berbagai atribut seperti bendera partai, spanduk, serta mobil komando dilengkapi pengeras suara.Sekretaris DPW Partai NasDem Riau, H. Yopi Arianto, menyampaikan bahwa pihaknya meminta PWI Riau menjadi penghubung untuk menyampaikan keberatan resmi kepada pihak majalah Tempo. Dia menilai ilustrasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip jurnalistik yang menjunjung akurasi dan etika.“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bentuk keberatan atas karya visual yang kami anggap merendahkan martabat. Kami berharap PWI dapat meneruskan aspirasi ini kepada pihak terkait,” tuturnya di hadapan massa.Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi tersebut, di antaranya desakan agar Tempo menyampaikan permintaan maaf, penolakan terhadap ilustrasi yang dianggap menyesatkan, serta ajakan agar media tetap mengedepankan fakta, bukan opini yang menggiring persepsi publik.Ketua PWI Riau, Raja Isyam Aswar, menerima langsung perwakilan massa dalam audiensi yang berlangsung sekitar 30 menit. Dikatakannya, pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan secara damai dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme organisasi.“PWI Riau akan meneruskan aspirasi ini ke PWI Pusat dan selanjutnya kepada Dewan Pers agar diproses sesuai aturan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.Raja Isyam juga mengapresiasi pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI sehingga aksi berjalan tertib dan kondusif. Ditegaskannya, pentingnya menjaga ruang demokrasi yang sehat antara kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik.Usai penyampaian aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan agenda internal di kantor DPW NasDem Riau. Sepanjang aksi berlangsung, situasi terpantau aman tanpa gangguan terhadap aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/mh-uad-host-kolaborasi-pkm-internasional-malaysia-2026 GEGAS || PENANG – Program Magister Hukum (MH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dipercaya menjadi host rangkaian kegiatan kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) skim internasional tahun 2026 di Penang, Malaysia, 20–23 April 2026.Diawali kunjungan ke KJRI Penang untuk dialog ilmiah, lalu studi banding ke School of Law Universiti Utara Malaysia (UUM) tentang sistem mutu terintegrasi. Kegiatan ini dipimpin oleh Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UAD sekaligus Ketua Tim PKM, bersama Dr. Mufti Khakim sebagai anggota.Mengusung tema Penguatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Migran Non Prosedural & Keluarganya Asal Indonesia, Malaysia, Myanmar & Bangladesh, kegiatan ini merupakan wujud nyata catur dharma perguruan tinggi.Kegiatan ini diikuti 26 delegasi dari 14 PTN, PTS, dan PTM se-Indonesia, dengan co-host Perkumpulan Pengajar & Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) serta Pusat Kajian Hukum Ketenagakerjaan UAD. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting internasionalisasi MH UAD menuju daya saing global.Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi catur dharma perguruan tinggi sekaligus penguatan kerja sama akademik lintas negara.Tim PKM Fakultas Hukum UAD dipimpin oleh Prof. Dr. Fithriatus Shalihah bersama Dr. Mufti Khakim, dengan fokus utama pada tema penguatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi pekerja migran non prosedural beserta keluarganya yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Myanmar hingga Bangladesh.Prof. Fithriatus menyebut kegiatan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi riset dan pengabdian di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Ditegaskannya, program ini tidak hanya berdampak akademik, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola program studi melalui implementasi kerja sama internasional.PKM skim internasional ini didanai oleh LPPM UAD dan dirancang sebagai bagian dari implementasi perjanjian kerja sama (Implementation of Agreement/IoA) antara MH UAD dengan berbagai mitra strategis. Dalam pelaksanaannya, MH UAD berkolaborasi dengan Pusat Kajian Hukum Ketenagakerjaan UAD sebagai host utama, serta didukung oleh Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) sebagai co-host.Sebanyak 26 delegasi dari 14 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Rangkaian agenda diawali dengan kunjungan dan dialog ilmiah bersama KJRI di Penang yang membahas peran perwakilan negara dalam melindungi pekerja migran non prosedural.Selanjutnya, kegiatan berlanjut ke School of Law Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan agenda studi banding terkait pengelolaan sistem mutu terintegrasi untuk peningkatan kualitas kinerja program magister hukum. Puncak kegiatan digelar pada 22–23 April melalui pelaksanaan PKM internasional bersama mitra Pertubuhan Masyarakat Indonesia Malaysia.Melalui kegiatan ini, MH UAD tidak hanya memperkuat posisi sebagai institusi akademik yang aktif di kancah global, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan solusi terhadap persoalan pekerja migran, khususnya dalam aspek perlindungan hukum yang berkelanjutan. * (rls/Denny W) https://gegas.co/berita/detail/formaram-tolak-thm-new-paragon-kembali-beroperasi GEGAS || PEKANBARU – Forum Masyarakat Riau Anti Maksiat (Formaram) menyatakan penolakan tegas terhadap kembali beroperasinya Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV & Cafe di Jalan Sultan Syarif, Pekanbaru. Penolakan ini disampaikan dalam audiensi bersama Polda Riau yang diwakili Direktorat Intelkam, Selasa (14/4/2026). Penolakan keras muncul dari tokoh masyarakat Riau terhadap beroperasinya kembali THM New Paragon yang dinilai melanggar aturan dan meresahkan warga.Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Hj. Azlaini Agus, S.H., M.H. selaku koordinator, H. Sofyan Hadi (Korlap), H. Burhanuddin Agung, MM. dari ICMI Riau, serta pengurus Formaram lainnya. Mereka mendesak aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin keramaian bagi operasional tempat hiburan tersebut.Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada 2 Februari 2026, THM New Paragon telah disegel oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, karena dinilai melanggar norma agama dan kesusilaan. Namun, belakangan publik dikejutkan dengan dugaan bahwa tempat tersebut kembali beroperasi tanpa adanya pengumuman resmi atau pencabutan keputusan penyegelan.Formaram menilai, keberadaan THM yang kembali aktif ini berpotensi memicu persoalan sosial serius di tengah masyarakat. Terlebih, menurut mereka, lemahnya pengawasan dari instansi terkait menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran oleh pelaku usaha hiburan malam.Hj. Azlaini Agus menegaskan, New Paragon merupakan salah satu THM yang paling meresahkan warga. Dia memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola.Pertama, izin usaha yang dimiliki hanya untuk karaoke (KTV) dan permainan biliar, yang tergolong usaha berisiko rendah. Namun dalam praktiknya, tempat tersebut diduga beroperasi layaknya diskotek dan bar yang menjual minuman keras, yang seharusnya memerlukan izin berbeda.Kedua, operasional THM disebut berlangsung hingga dini hari bahkan menjelang pagi. Kondisi ini dinilai melanggar ketentuan jam operasional, terbukti saat jemaah selesai menunaikan salat Subuh, aktivitas di lokasi masih ramai.Ketiga, lokasi usaha yang berada di tengah permukiman padat penduduk menjadi sorotan serius. New Paragon diketahui berjarak sangat dekat dengan sejumlah fasilitas publik, seperti musala, masjid, sekolah dasar, hingga rumah tahfiz Al-Qur’an. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan norma sosial masyarakat setempat.Keempat, adanya laporan terkait penyelenggaraan acara yang dinilai tidak sesuai norma, termasuk dugaan pesta yang dianggap kontroversial. Formaram menilai, meskipun kegiatan tersebut tidak secara langsung diorganisir manajemen, tanggung jawab tetap berada pada pihak pengelola.“Ini menunjukkan orientasi bisnis semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan agama yang hidup di masyarakat Riau,” tegas Azlaini.Atas dasar itu, Formaram secara tegas meminta Kapolda Riau dan Kapolresta Pekanbaru untuk tidak menerbitkan izin keramaian bagi THM New Paragon. Mereka juga mengingatkan bahwa jika operasional tetap dipaksakan, potensi penolakan dari masyarakat bisa meningkat dan berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Desakan ini menjadi sinyal kuat bahwa polemik keberadaan THM di Pekanbaru, khususnya New Paragon, belum mereda. Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan serta menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. * (rls/Marden) https://gegas.co/berita/detail/hakim-heran-38-stempel-terdakwa-bukan-perintah-sekwan-dprd-pekanbaru GEGAS || PEKANBARU – Sidang lanjutan perkara perintangan penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pekanbaru memunculkan fakta mencengangkan. Majelis hakim secara terbuka menyoroti pengakuan Sekretaris DPRD (Sekwan) Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, yang membantah pernah memerintahkan terdakwa Jhonny Andrean membuat puluhan stempel instansi.Hakim anggota Adrian Hasiholan Bogawin Hutagalung bahkan menyebut kesaksian tersebut “luar biasa”, mengingat terdakwa diketahui membuat hingga 38 stempel dari berbagai instansi pemerintahan dan partai politik. “Luar biasa. Ini hebat ya saksi. Kok bisa tahu stempel-stempel ini,” ujar hakim dengan nada heran, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (13/4/2026).Dalam sidang, Hambali dengan tegas menjawab tidak pernah memerintahkan pembuatan stempel tersebut. “Tidak, Yang Mulia,” ucapnya singkat saat dicecar majelis hakim.Majelis kemudian mempertanyakan logika di balik kemampuan terdakwa yang hanya berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), namun mampu menghafal secara detail bentuk, logo, hingga tata letak puluhan stempel dari berbagai lembaga mulai dari DPRD kabupaten/kota hingga kementerian dan lembaga tinggi negara seperti BPK RI.Hakim menilai hal itu tidak masuk akal jika hanya didasarkan pada pengalaman perjalanan dinas yang minim. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa diketahui baru bekerja sejak 2024 dan hanya mengikuti sekitar lima kali perjalanan dinas.“Bagaimana dia bisa mengetahui bentuk-bentuk stempel itu secara detail?” tanya hakim, mempertanyakan kapasitas terdakwa sebagai staf non-struktural.Fakta lain yang terungkap di persidangan, terdakwa sempat menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada pihak tertentu tiga hari sebelum penggeledahan dilakukan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan tiket perjalanan dinas tahun 2025.Terdakwa Jhonny Andrean sendiri berdalih bahwa pembuatan stempel dilakukan atas inisiatif pribadi karena merasa sakit hati tidak lagi dilibatkan dalam perjalanan dinas. Ia juga diketahui merupakan sepupu dari Sekwan DPRD Pekanbaru dan diangkat sebagai THL sejak Hambali menjabat.Majelis hakim kini mendalami apakah pembuatan puluhan stempel tersebut murni inisiatif pribadi atau bagian dari skema sistematis dalam pemalsuan dokumen untuk pencairan anggaran SPPD fiktif.Sidang akan terus berlanjut untuk mengurai keterkaitan antara terdakwa, saksi, serta dugaan praktik penyalahgunaan anggaran di lingkungan DPRD Pekanbaru.* (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/tuntutan-tak-dipenuhi-ammp-siap-dirikan-tenda-di-kantor-gubernur GEGAS || PEKANBARU – Tekanan terhadap Pemerintah Provinsi Riau kian menguat. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menyatakan siap mendirikan tenda dan bermalam di pekarangan Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026), setelah tuntutan mereka belum juga dipenuhi.Hingga pukul 17.00 WIB, massa masih bertahan di pintu samping Kantor Gubernur di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Sejumlah peserta aksi tampak beristirahat di tenda darurat, sementara lainnya mencari makanan di sekitar lokasi, menandakan aksi ini berpotensi berlangsung panjang.Koordinator Umum AMMP, Wandri Simbolon, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tidak akan dihentikan sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah. Massa mendesak Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, segera memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian terkait konflik agraria di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang hingga kini belum menemukan titik terang. AMMP menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menjembatani komunikasi antara warga terdampak dengan pemerintah pusat.“Kami menuntut adanya regulasi yang jelas berupa Surat Keputusan yang ditandatangani gubernur terkait relokasi. Jangan ada kebijakan sepihak yang berujung pada penggusuran,” tegas Wandri di hadapan massa.Ia merujuk pada hasil rapat Tim Percepatan Pemulihan TNTN pada 13 Februari 2026 yang disebut mengarah pada opsi relokasi paksa terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Kondisi ini, menurut AMMP, berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas jika tidak ditangani secara bijaksana.Massa juga menyatakan akan tetap bertahan dan melanjutkan aksi keesokan harinya. Bahkan, tambahan massa dari Kabupaten Pelalawan disebut akan segera bergabung, meski jumlah pastinya belum dapat dipastikan.Dalam tuntutannya, AMMP meminta agar halaman Kantor Gubernur Riau dapat digunakan sebagai lokasi mendirikan tenda. Mereka beralasan bahwa kantor gubernur merupakan “rumah rakyat” yang dibangun dari pajak masyarakat, sehingga layak menjadi ruang aspirasi publik.Di sisi lain, massa juga berupaya menjaga situasi tetap kondusif. Mereka menyadari bahwa lokasi aksi berada di kawasan aktivitas pedagang UMKM, sehingga mengimbau agar tidak terjadi gesekan antara demonstran dan pelaku usaha.Selain itu, AMMP berharap aparat keamanan dari kepolisian dan TNI dapat menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana. Mereka menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai tanpa benturan.Hingga menjelang malam, belum terlihat adanya respons resmi dari Pemerintah Provinsi Riau terkait permintaan massa, baik untuk penggunaan halaman kantor gubernur maupun fasilitasi dialog dengan pemerintah pusat melalui pertemuan langsung atau virtual.Padahal, aksi ini merupakan kali keenam yang dilakukan AMMP sejak pertengahan 2025. Sebelumnya, mereka telah beberapa kali menggelar unjuk rasa dengan tuntutan serupa, namun belum memperoleh hasil konkret.Situasi di lokasi aksi pun kini memasuki fase krusial. Keputusan massa untuk bertahan dan mendirikan tenda menjadi sinyal bahwa konflik ini berpotensi berlarut-larut jika tidak segera direspons.Publik kini menanti langkah cepat dari Pemprov Riau. Di tengah eskalasi tuntutan, ketegasan sekaligus kebijaksanaan pemerintah daerah akan menjadi penentu apakah aksi ini berujung dialog—atau justru memicu gelombang protes yang lebih besar. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/langkah-praktis-menyusun-analisis-data-skripsi-yang-mudah-dipahami Tahapan analisis data sering menjadi bagian paling menantang dalam penyusunan skripsi, terutama ketika mahasiswa harus menerjemahkan angka menjadi makna yang logis dan sistematis.Banyak penelitian gagal dipahami bukan karena datanya lemah, melainkan cara penyajiannya yang kurang terstruktur dan sulit diikuti pembaca secara runtut.Melalui pendekatan yang tepat, termasuk memanfaatkan layanan seperti jasa analisis data dan dukungan profesional Olahdatasite, proses analisis dapat disederhanakan tanpa mengurangi kualitas akademik, bahkan meningkatkan kredibilitas penelitian secara signifikan melalui bantuan jasa analisis data yang terpercaya.Memahami Tujuan Analisis Sebelum Mengolah DataMenentukan arah analisis sejak awal membantu menghindari kesalahan interpretasi yang sering terjadi pada penelitian berbasis kuantitatif maupun kualitatif.Tanpa tujuan yang jelas, data hanya menjadi angka tanpa makna, sehingga penting menyelaraskan analisis dengan rumusan masalah dan hipotesis penelitian.Fokuskan Analisis pada Pertanyaan PenelitianPendekatan ini memastikan setiap output statistik memiliki relevansi langsung terhadap tujuan penelitian dan bukan sekadar hasil uji tanpa arah.Beberapa langkah penting yang dapat diterapkan meliputi:Mengidentifikasi variabel utama sejak awal agar tidak terjadi kesalahan pemilihan metode analisis.Menyesuaikan teknik statistik dengan jenis data yang digunakan untuk menjaga validitas hasil.Menghindari penggunaan metode kompleks jika tidak memberikan nilai tambah pada interpretasi.Teknik Penyederhanaan Interpretasi Data yang EfektifInterpretasi menjadi jembatan antara hasil analisis dan pemahaman pembaca, sehingga harus disusun secara sistematis, jelas, dan mudah diikuti.Sering kali mahasiswa terjebak pada istilah teknis tanpa menjelaskan maknanya secara sederhana, sehingga hasil penelitian sulit dipahami oleh pembaca non-statistik.Gunakan Bahasa yang Informatif dan TerarahPenjelasan hasil analisis harus mampu menjawab pertanyaan “apa arti angka ini bagi penelitian” secara langsung dan tidak berputar.Strategi yang dapat diterapkan antara lain:Menjelaskan hasil uji statistik dengan bahasa sederhana tanpa menghilangkan makna ilmiah.Mengaitkan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumen.Menghindari pengulangan angka tanpa interpretasi yang memberikan insight baru.Di tahap ini, banyak mahasiswa memilih menggunakan bantuan profesional seperti jasa analisis data dari Olahdatasite agar hasil interpretasi lebih terstruktur, akurat, dan sesuai standar akademik yang diharapkan.Menghindari Kesalahan Umum dalam Analisis Data SkripsiKesalahan kecil dalam pengolahan data dapat berdampak besar pada validitas hasil penelitian dan bahkan mengubah kesimpulan secara keseluruhan.Memahami kesalahan umum menjadi langkah preventif agar proses analisis berjalan lebih efektif dan minim revisi dari pembimbing.Kesalahan yang Perlu DihindariBeberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain:Salah memilih metode analisis yang tidak sesuai dengan jenis data atau tujuan penelitian.Mengabaikan uji asumsi statistik sebelum melakukan analisis lanjutan.Menyajikan hasil tanpa interpretasi yang jelas dan terarah.Menghindari kesalahan tersebut tidak hanya mempercepat proses revisi, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan skripsi secara signifikan.Optimalisasi Tools Statistik untuk Hasil Lebih AkuratPemanfaatan software statistik seperti SPSS atau SmartPLS memberikan kemudahan dalam mengolah data secara cepat dan sistematis.Namun, penggunaan tools ini tetap memerlukan pemahaman konsep agar hasil yang diperoleh tidak sekadar angka tanpa makna ilmiah yang kuat.Kombinasi Tools dan Pemahaman KonsepPendekatan terbaik adalah menggabungkan kemampuan teknis dengan pemahaman metodologi penelitian agar analisis menjadi lebih komprehensif.Langkah optimal yang bisa dilakukan meliputi:Menggunakan software sesuai kebutuhan analisis, bukan sekadar mengikuti tren.Memahami output statistik sebelum menarik kesimpulan agar tidak terjadi bias interpretasi.Mengikuti pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan tools.Pendampingan profesional dari Olahdatasite sering menjadi solusi bagi mahasiswa yang ingin memastikan hasil analisisnya akurat sekaligus mudah dipahami.F.A.QBagaimana cara memulai analisis data skripsi dengan benar?Mulailah dengan memahami tujuan penelitian, menentukan variabel, lalu memilih metode analisis yang sesuai dengan jenis data digunakan.Apakah semua data harus diuji menggunakan metode statistik kompleks?Tidak, gunakan metode yang sesuai kebutuhan penelitian agar hasil tetap valid tanpa membuat interpretasi menjadi sulit dipahami.Mengapa interpretasi data sering dianggap sulit oleh mahasiswa?Karena banyak yang fokus pada angka tanpa menjelaskan maknanya secara sederhana dan terarah sesuai tujuan penelitian.Kapan sebaiknya menggunakan bantuan jasa analisis data?Ketika mengalami kesulitan dalam pengolahan, interpretasi, atau ingin memastikan hasil analisis sesuai standar akademik yang tepat.Menyusun analisis data yang jelas bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menunjukkan kualitas berpikir kritis peneliti dalam mengolah dan menyampaikan informasi secara bermakna. https://gegas.co/berita/detail/usai-jadi-tersangka-japrem-aw-marjani-gugat-kpk GEGAS || PEKANBARU –Marjani, ajudan sekaligus pengawal pribadi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid (AW), resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pihak terkait. Gugatan ini dilayangkan setelah dirinya ditetapkan tersangka ikut serta dalam kasus gratifikasi atau KPK menyebut dengan istilah “jatah preman” (Japrem) Wahid, yang kini menjadi sorotan publik.Ketua Tim Advokasi Marjani (TAM), Ahmad Yusuf, menyampaikan bahwa gugatan tersebut diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dia menilai langkah KPK dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan diduga melanggar asas due process of law.“Setiap tindakan aparat penegak hukum yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk oleh KPK,” kata Ahmad Yusuf dalam konferensi pers di Pekanbaru, Jumat sore (10/4/2026).Menurut Ahmad Yusuf, gugatan ini tidak bertujuan menguji sah atau tidaknya status tersangka melalui praperadilan, melainkan menguji dugaan pelanggaran hak-hak keperdataan kliennya. Yusuf menilai terdapat tindakan yang tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi.Dalam konstruksi gugatan, tim kuasa hukum juga menarik sejumlah pihak sebagai turut tergugat. Hal ini dinilai penting untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa hukum, termasuk keterkaitan antar pihak yang diduga menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Marjani.Pihak penggugat menyoroti proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 3 November 2025 yang disebut tidak disertai penjelasan terbuka mengenai pihak yang diamankan maupun barang bukti yang diperoleh. Selain itu, penetapan tersangka pada 5 November 2025 juga dinilai tidak mengungkap secara jelas minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara pidana.Tim advokasi menegaskan, Marjani sebagai ajudan hanya menjalankan tugas kedinasan, termasuk dalam pengelolaan dana operasional gubernur yang bersifat resmi dan diatur dalam Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, seluruh tindakannya disebut berada dalam koridor hukum dan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa bukti konkret.Lebih jauh, mereka juga memaparkan bahwa aliran dana dalam perkara tersebut diduga hanya berputar di antara pihak-pihak tertentu dan tidak pernah melibatkan Marjani, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini, menurut mereka, memperkuat dalil bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak berdasar.Akibat penetapan status hukum tersebut, Marjani dan keluarganya mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil, termasuk kehilangan pekerjaan, terganggunya kehidupan rumah tangga serta rusaknya reputasi.Gugatan ini kini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dinilai memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara, mengingat peristiwa hukum dan dampaknya terjadi di wilayah tersebut. Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama terkait akuntabilitas penegakan hukum dalam perkara korupsi di daerah. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/halal-bihalal-asian-agri-dari-dapur-hingga-energi GEGAS || PEKANBARU – Momentum Idulfitri dan Halal Bihalal dimanfaatkan industri kelapa sawit untuk memperkuat sinergi sekaligus menegaskan kontribusinya bagi perekonomian nasional dan ketahanan energi berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam acara Halal Bihalal yang digelar Asian Agri bersama Apical di Pekanbaru, Rabu (8/4/2026) malam.Kegiatan yang dihadiri insan pers tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis untuk membahas peran luas industri sawit, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga sektor industri dan energi masa depan.Head of Corporate Communications RGE Agri, Prama Yudha Amdan, menegaskan bahwa Halal Bihalal merupakan momen refleksi untuk membawa nilai-nilai kebaikan dan integritas ke dalam praktik industri. Menurut dia, sektor hulu sawit telah mencerminkan prinsip ekonomi sirkular, di mana hampir seluruh bagian tanaman dimanfaatkan secara optimal.“Minyak sawit tidak hanya untuk pangan dan energi, tetapi limbahnya juga diolah kembali menjadi pupuk maupun sumber energi. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki nilai dan mendukung keberlanjutan,” ujarnya.Ditambahkannya, potensi besar industri sawit juga ditopang oleh tata kelola yang baik melalui praktik budidaya berkelanjutan serta penggunaan bibit unggul. Asian Agri, kata dia, berkomitmen meningkatkan produktivitas tanpa ekspansi lahan baru, sekaligus menjalankan program peremajaan tanaman secara konsisten.Lebih jauh, Prama menekankan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai secara mandiri. Kolaborasi antara perusahaan dan petani menjadi kunci utama dalam menciptakan dampak yang lebih luas.“Melalui kemitraan, kita dapat tumbuh bersama dan saling menguatkan. Ini adalah semangat bermitra yang terus kami dorong,” ucapnya.Di sisi hilir, Apical memperluas nilai tambah sawit melalui rantai pasok terintegrasi dan inovasi produk. Minyak sawit kini berkembang tidak hanya sebagai minyak goreng, tetapi juga menjadi bahan oleokimia, lemak fungsional, hingga energi terbarukan seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF).Transformasi ini menunjukkan bahwa sawit telah berkembang menjadi ekosistem industri yang menyeluruh—dari kebun, proses produksi, hingga produk akhir yang digunakan masyarakat secara luas, termasuk dalam mendukung transisi energi.Perwakilan insan pers Riau, H. Zurfa Irwan, mengapresiasi konsistensi perusahaan dalam membangun hubungan dengan media. Menurutnya, kegiatan Halal Bihalal menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan publik.“Kuncinya adalah keterbukaan dan saling percaya. Dari situ hubungan baik dan dukungan akan terus terjaga,” ujarnya.Menutup kegiatan, pihak perusahaan menegaskan bahwa hubungan yang kuat dengan media merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. * (Denny W) https://gegas.co/berita/detail/polda-riau-didesak-usut-tuntas-galian-c-ilegal- GEGAS || PEKANBARU – Gelombang protes kembali menyambangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Puluhan aktivis dari DPP LSM Barisan Suara Rakyat Bersatu (BERANTAS) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu (8/4/2026) siang. Dalam orasinya, koordinator lapangan Temazaro Laia menegaskan tuntutan utama mereka: mengusut tuntas kematian Farisman Laia yang diduga menjadi korban aktivitas galian C ilegal di Jalan Simpang Jengkol, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya."Kami mendukung penuh Polda Riau dan Polsek Kulim untuk menangkap pemilik galian ilegal. Jalan rusak, lingkungan terancam, dan kini ada korban jiwa. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Temazaro di hadapan puluhan pendemo.Keluarga korban yang turut hadir meminta keadilan tegas. Massa menilai aparat kepolisian, khususnya Polda Riau dan Polsek Kulim, terkesan lamban dan tidak tegas dalam menangani kasus yang merenggut nyawa warga tersebut.Hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, meski peristiwa tersebut telah terjadi sejak 18 Maret 2026."Kami minta galian ilegal segera ditutup. Jika tidak, kami akan turun dengan massa lebih besar, sekalipun harus berdarah-darah," tegasnya.Aksi ini diterima oleh Kasubdit II Dit Intelkam Polda Riau, AKBP Boy Azhar. Di hadapan massa aksi, dia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang tertib."Kami mendengar tuntutan rekan-rekan. Akan kami teruskan ke jajaran terkait, termasuk Polsek Kulim, untuk menindaklanjuti secara hukum," tuturnya.Para pendemo membawa atribut berupa spanduk bertuliskan tuntutan tegas, antara lain; "Usut tuntas kematian Farisman Laia, tetapkan tersangka pemilik galian C ilegal" serta "Hentikan Seluruh aAktivitas Tambang sebelum Korban Berjatuhan Lagi". Hingga berita ini ditayangkan, Polda Riau belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal penyidikan kasus tersebut. Namun, polisi memastikan akan mempelajari laporan keluarga korban dan bukti-bukti di lapangan. * (Denny W)